Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (12/8/2025). Foto : Icha/Andri

PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi petani lokal dan penyuluh pertanian lapangan (PPL), khususnya di daerah sekitar operasional perusahaan. Menurutnya, kehadiran industri pupuk besar di Bontang harus memberikan manfaat nyata, tidak hanya pada skala nasional, tetapi juga di tingkat lokal.

“Kami ingin memastikan bahwa secara teknis, produksi pupuk mampu menjamin ketersediaan kebutuhan petani. Dari paparan direksi, kita sudah mendapat kepastian soal kapasitas dan kualitas produksi. Sekarang yang penting adalah memastikan titik salur terakhir benar-benar sampai ke petani secara tepat dan optimal,” ujar Slamet saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (12/8/2025).

Ia mengungkapkan, kelompok tani di sekitar wilayah operasional PKT mengeluhkan terbatasnya subsidi untuk komoditas hortikultura, padahal komoditas ini mendominasi pertanian setempat. “Jika secara regulasi tidak memungkinkan subsidi langsung, kami mendorong PKT untuk mengalokasikan program CSR yang diarahkan kepada petani hortikultura agar mereka tetap mendapatkan dukungan,” jelas legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Slamet juga menekankan pentingnya pembinaan PPL di sekitar wilayah perusahaan. Menurutnya, PPL memiliki peran vital sebagai ujung tombak peningkatan kapasitas petani, mulai dari pengenalan kondisi tanah hingga penentuan dosis pupuk yang tepat. “Minimal PKT bisa memperkuat jumlah dan peran PPL di Kalimantan Timur. Dengan begitu, keberadaan pabrik ini benar-benar dirasakan manfaatnya, baik oleh petani maupun tenaga penyuluhnya,” imbuhnya.

Terkait fungsi pengawasan DPR, Slamet menegaskan bahwa selama ini Komisi IV DPR lebih banyak memantau titik penyaluran dan alur distribusi pupuk, yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Namun, kunjungan kali ini membuka peluang sinergi yang lebih luas. “Masih banyak yang bisa kita maksimalkan, terutama peningkatan kapasitas petani dan PPL agar pemupukan dilakukan tepat dosis dan sesuai kebutuhan. Ke depan, ini akan menjadi fokus pengawasan kami terhadap PKT,” tutup Slamet. (ica/aha)